Viral Di Medsos! Poto Mobdin Milik Pemkab Tasikmalaya, Diduga Dipakai Pengangkut Kayu


Kab. Tasik kabarjurnalis.com – Viral dimedsos! warga di Kecamatan Ciawi dikejutkan dengan pemandangan tak lazim sebuah Mobil Dinas (Mobdin) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, digunakan untuk mengangkut kayu. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama setelah foto-foto kendaraan berplat merah tersebut viral di media sosial.


Penggunaan fasilitas negara untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsinya bukanlah hal baru, namun kejadian ini tetap menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa mobil yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik justru dipakai untuk mengangkut kayu? Apakah ini bentuk kelalaian, atau ada unsur kesengajaan?


Menurut keterangan salah satu warga, mobil tersebut terlihat melintas di daerah perbukitan Kecamatan Ciawi pada malam hari dengan muatan kayu gelondongan. Dugaan pun muncul bahwa kayu tersebut berasal dari aktivitas ilegal, mengingat wilayah ini masih memiliki kawasan hutan yang rentan terhadap pembalakan liar. Ungkap salah satu warga yang minta identitasnya dirahasiakan. Sabtu (8/3/2025).


Kasus ini seakan menegaskan lemahnya pengawasan terhadap aset milik Pemkab. Jika sebuah kendaraan dinas bisa digunakan secara bebas untuk kepentingan pribadi, atau bahkan aktivitas mencurigakan, bagaimana dengan fasilitas negara lainnya? Masyarakat berhak mempertanyakan sistem kontrol dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola aset publik ini.


Selain itu, kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan. Jika kayu yang diangkut berasal dari hasil penebangan liar, maka ini bukan sekadar masalah penyalahgunaan kendaraan, tetapi juga ancaman bagi kelestarian hutan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pembiaran terhadap aktivitas semacam ini hanya akan memperburuk kondisi lingkungan dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.


Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai kejadian ini berlalu begitu saja tanpa ada sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab. Jika tidak ada langkah konkret, maka kasus serupa bisa terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin menurun. (Soni.R)

Lebih baru Lebih lama