Kota. Tasik kabarjurnalus.com – Peresmian Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Tasikmalaya yang digelar di Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, menuai kekecewaan dari sebagian warga setempat. Pasalnya, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, SE dan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, ST., MBA, forum RT dan RW di lingkungan kelurahan tersebut merasa hanya dijadikan penonton tanpa dilibatkan secara berarti.
Acara yang seharusnya menjadi kebanggaan warga Sambongpari itu berlangsung meriah dan penuh apresiasi dari berbagai kalangan. Namun di balik kemeriahan tersebut, terselip rasa kecewa dari para tokoh masyarakat lokal yang merasa kurang dihargai dalam pelaksanaan kegiatan. Mereka menilai, pemerintah kelurahan hingga panitia penyelenggara kurang memperhatikan unsur partisipasi masyarakat setempat, terutama forum RT dan RW yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik di tingkat lingkungan.
Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Sambongpari, Iwan, menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kecil. Namun, ia menyesalkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan di wilayahnya ," ujar Iwan kepada awak media Rabu 08/10/2025
“Ini program yang sangat bagus, sangat membantu masyarakat. Tapi kenapa tidak peka terhadap pemerintahan di tingkat bawah seperti RT dan RW? Kami di sini bukan sekadar warga, tapi juga bagian dari sistem pemerintahan yang seharusnya dilibatkan,” ungkap Iwan dengan nada kecewa.
Menurutnya, keberadaan RT dan RW bukan hanya simbol administratif, melainkan ujung tombak dalam menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah. Ia berharap ke depan setiap kegiatan berskala besar di wilayah kelurahan dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat, terutama struktur pemerintahan di tingkat paling bawah, agar tercipta sinergi yang lebih baik.
Beberapa warga lainnya pun mengungkapkan hal serupa. Mereka mengaku senang wilayahnya menjadi lokasi peresmian program besar seperti Sekolah Rakyat, namun menyayangkan minimnya ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung.
“Kami cuma jadi penonton. Padahal acara di kampung sendiri, mestinya ada ruang untuk warga, minimal untuk ikut menyambut atau berinteraksi dengan tamu penting,” ujar salah satu warga.
Program Sekolah Rakyat Terintegrasi sendiri digagas sebagai upaya meningkatkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap dapat menekan angka putus sekolah dan memberikan ruang belajar alternatif di luar sistem formal.
Meski acara berjalan lancar, sorotan dari masyarakat Sambongpari menjadi catatan penting bagi pemerintah kota agar lebih memperhatikan aspek partisipatif dalam pelaksanaan program sosial di tingkat kelurahan. Sebab, sebagus apa pun program yang diluncurkan, tanpa melibatkan masyarakat setempat, tujuan pembangunan partisipatif sulit tercapai.
Dengan demikian, peresmian Sekolah Rakyat di Sambongpari menjadi pelajaran berharga bahwa pembangunan sejatinya bukan hanya tentang infrastruktur dan program, tetapi juga tentang rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat yang menjadi fondasi utama keberhasilan setiap inisiatif pemerintah. (SR)